nusakini.com-New York- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa jika Indonesia menginginkan pertumbuhan di atas 5%, pertama, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang baik. Hal itu, disampaikannya di sela-sela Spring Meeting IMF-WBG 2019 saat melakukan pertemuan dengan Pelajar Indonesia di Amerika belum lama ini.

"Jika Indonesia menginginkan pertumbuhan di atas 5%, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang baik," jelasnya. 

Menurutnya, hal ini perlu kombinasi kebijakan seperti mengurai hambatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, terkait hub seperti pelabuhan dan bandara serta koneksi internet untuk ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. 

• Perkuat Industri Tekstil Indonesia, Wamenkeu Anggito Ajak Diskusi Asosiasi Pengusaha Tekstil
• Kinerja APBN Hingga Agustus 2024 Masih On-Track, Ekonomi Nasional Terjaga Positif
• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan

"Indonesia selalu dilihat sebagai negara yang prospektif namun banyak hambatan seperti infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengatasi isu tersebut seperti membangun jalan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, terkait hub seperti pelabuhan dan bandara serta koneksi internet untuk ekonomi digital dan revolusi industri 4.0," paparnya. 

Kedua, iklim investasi yang baik harus didukung peraturan. Pemerintah telah mensimplifikasi prosedur investasi dengan One Single Submission sehingga investor tidak perlu mendatangi berbagai Kementerian/Lembaga baik di Pusat atau Pemerintah Daerah untuk mengurus perijinan. 

Ketiga, isu Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia memiliki banyak tenaga kerja, namun untuk mendapatkan yang terlatih dan terdidik sangat terbatas di Indonesia. Kapasitas mereka belum optimal. 

Keempat, reformasi birokrasi institusi publik yang perlu terus dilakukan termasuk area yudisial dan memperoleh kepastian hukum. Kementerian Keuangan telah melakukan reformasi birokrasi sejak lama, namun lembaga yudisial masih banyak yang belum melakukannya atau baru saja memulai di tahap awal.   

Kelima, di bidang fiskal, Pemerintah memberikan insentif pajak dan insentif belanja. Insentif pajak contohnya tax holiday, tax allowance, exemption import, tax free import duty. Pada insentif belanja, contohnya mendorong belanja pada sektor-sektor tertentu, menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk area efisiensi produksi. (p/ab)